Beberapa hari terakhir, berita tentang banjir heboh ditampilkan di televisi siaran. Ada beberapa berita yang terkesan bombastis dengan menyajikan kisah dan komentar para korban, ada pula yang menyajikan informasi dengan sedikit memaksa dan menggiring opini warga mengenai banjir yang terjadi. Lokasi kejadian tak jauh dari pusat stasiun siaran nasional. Jakarta. Tentu saja hal ini sangat mengusik akal sehat, bagaimana mungkin kejadian yang sebenarnya lingkup lokal, meski terjadi di ibukota (atau lebih tepatnya, sekitar ibukota) menjadi menu yang disajikan setiap jam dan setiap detik di kotak televisi secara nasional? Bukankah masih banyak kejadian bencana yang lebih besar seperti Sinabung atau banjir di Manado?
Ada dua kemungkinan jika kita melihat kecenderungan liputan yang “lokalistik” Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Pertama, ‘kemalasan’ orang media untuk melihat dan mencover wilayah lain karena alasan biaya dan jangkauan lokasi, atau kedua, ‘narsisme’ kru media yang coba disajikan dalam medium transmisi siaran nasional. Alasan pertama akan membuktikan bahwa media hanya berpikir ekonomis untuk menyajikan informasi ke masyarakat. Tak perlu keluar biaya besar untuk sajikan informasi. Namun cara pikir yang memicu alasan kedua akan membuktikan jika jangkauan hidup praktisi media hanya cenderung melihat bahwa Indonesia = jakarta. Tak penting daerah lain.
Lantas alasan mana yang paling mungkin jadi pembenar? Akan sangat menarik jika dilakukan riset untuk mengungkap itu semua, namun dalam kerangka pikir pragmatis, saya melihat bahwa liputan yang lokalistik dan disajikan ke nasional merupakan arena narsisme para pekerja media. Apa pasal, mereka mengalami banjir sendiri, otomatis sebagai manusia akan cenderung untuk menampilkan apa saja yang jadi kesan mereka. Bukankah sebagian pekerja media yang disaksikan di tayangan televisi hanya meminjam mulut dan opini orang lain untuk memastikan opini mereka sendiri diterima?
Kembali ke konteks medium penyiaran, saya pikir tidak fair jika media hanya dominan menyajikan informasi dominan dari Jakarta saja, saudara kita di tempat lain juga punya hak untuk mendapatkan informasi dan diangkat menjadi informasi nasional. Menasionalkan bencana banjir yang bersifat lokal hanya akan membuat banyak daerah terabaikan. Bukankah kisah bekasi, ciledug, jakarta, hanyalah kisah lokal. Betapa naifnya jika Indonesia hanya dilihat sebagai reprentasi nasional. Jika perilaku seperti itu masih berlangsung, kenapa tidak stasiun televisi nasional yang hobby menyiarkan dominan berita Jakarta, beralih saja ke siaran lokal DKI Jakarta.

Banyak strategi yang dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas politik dan ketenaran di hadapan khalayak. Salah satunya adalah menghimpun kekuatan untuk mempengaruhi pendapat umum. Saat ini kegiatan yang bernuanasa pencitraan semu jelas tidak layak lagi digunakan, oleh karena itu perlu dikembangkan perencanaan kegiatan yang lebigh teliti agar dapat mempengaruhi sikap, memperkokoh keyakinan dan mengubah pikiran individu bahkan publik.

Salah satu kunci untuk mempersuasi publik adalah keberhasilan dalam merancang dan mengemas pesan persuasif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

  1. Memahami faktor penentu kemenangan kandidat yang lebih banyak berientasi pada figur. Bukan dengan menampilkan figur yang sempurna, karena hal itu akan diingat sebagai bagian dari pencitraan, namun tampilan apa adanya, dan dekat dengan keseharian rakyat akan jauh lebih populis. Baca entri selengkapnya »

Pernahkah anda beli makanan, minuman atau barang, kemudian kasih bertanya adakah uang Rp500? Karena kasir tak memiliki kembalian yang sepatutnya anda terima.

Kejadian yang mungkin sering dialami adalah kasir akan meminta anda membeli barang seharga uang kembalian yang kurang atau bahkan ada yang mendiamkan kembalian yang kurang. Jika dua hal itu yang anda alami saya pikir itu jelas tidak menguntungkan konsumen. Uang kita diambil saja, atau bahkan ada yang secara halus meminta disumbangkan kepada anak yatim atau Program CSR toko retail. Betapa kayanya konsumen Indonesia ketika bisa menyumbang untuk program CSR bagi perusahaan retail. Ataukah itu sebuah kebodohan?

Tapi pernahkah jika ada yang malah mengembalikan lebih dari yang seharusnya karena tidak ada uang kembalian yang pas? Tentu ini hanya satu dari seribu kejadian yang akan anda temukan. Saya pernah mengalami, meski cuma sekali. Sebuah toko waralaba di kawasan Jakarta Pusat mengembalikan Rp2000,oo padahal seharusnya yang perlu dikembalikan cuma Rp1000,oo. Sekilas saya merasa mendapat untung, tapi tak lama saya jadi berpikir, ini bisa jadi uang kembalian yang harusnya diberikan kepada orang-orang lain, karena kasus pertama dan kedua tadi.

Ada kisah seorang kawan yang pernah berdebat dengan petugas kasir karena tidak diberi uang kembalian. “Saya tidak mau beli permen, saya mau uang kembalian,” katanya saat kasir menyodorkan permen dua bungkus kecil sebagai pengganti uang Rp500,oo. Sang kawan berkata, saya tidak ingin membiarkan ketidakadilan terjadi, bukan soal besar uangnya, tapi nilai kejujuran dan penghargaan terhadap jerih payah dan kerja keras di situ yang perlu dihargai. Nilai yang tampaknya mulai luntur saat ini.

Memang ada dilema di Indonesia, terutama di kota-kota besar, ada orang yang sok kaya abai terhadap uang kembalian. Merasa uang kecil dan receh akhirnya diabaikan, Jika hal itu kerap berlangsung, berapa banyak biaya dan uang devisa yang harus disiapkan oleh negara guna menerbitkan uang receh dan logam? Berapa kerugian potensial yang bisa dialami konsumen secara akumulatif? Berapa lagi keuntungan akumulatif dari usaha retail yang kian menjamur dan bisa menggeser peran pasar tradisional?

Bagaimana menurut anda?

Dalam Peraturan Persiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, disebutkan salah satu strategi yang bisa dilaksanakan adalah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK). Tujuan PBAK untuk mengubah budaya aparatur, maka dibutuhkan strategi dan waktu yang cukup panjang agar budaya anti korupsi bisa berkembang. 

Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan mengandalkan proses penegakan hukum. Upaya itu perlu dilakukan dengan tindakan preventif-strategis melalui pembudayaan anti korupsi di lingkungan lembaga dan aparatur pemerintah. Apalagi budaya anti korupsi merupakan hasil internalisasi nilai-nilai sembilan anti korupsi yang bisa dikatakan tidak ikut, ada sembilan nilai yakni Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Sederhana, Kerja Keras, Berani dan Adil.

Aksi PPK telah banyak dilakukan, akan tetapi hasilnya belum maksimal. Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara oleh Transparency Internasional, Indonesia mendapatkan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu 32. Kendati dalam beberapa tahun terakhir makin banyak kasus tipikor terungkap, namun secara keseluruhan keberhasilan PPK belum memenuhi harapan publik.

Hasil Survei Badan Pusat Statistik menunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2013 sebesar 3,63 dari skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin dibandingkan IPAK tahun 2012 (3,55). Meski demikian kenaikan ini belum merubah kategori indeks, karena masih dalam kategori yang sama yakni anti korupsi. (Catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi).

Komunikasi merupakan sarana yang sangat vital dalam kampanye pendidikan dan budaya Anti Korupsi (PBAK). Tanpa proses komunikasi yang baik, pesan mengenai nilai-nilai antikorupsi tidak dapat disampaikan secara efektif kepada khalayak. Namun demikian, kampanye PBAK sering tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai untuk menyampaikan hal tersebut, sehingga kredibilitasnya diragukan. Sumber juga sering kurang atraktif, kaku, sehingga tidak menarik perhatian khalayak.

Bagaimanapun, komunikasi perlu dilakukan secara strategis, mencakup encakup perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi lembaga.  Dalam artian praktis, strategi komunikasi berisi tentang pemilihan rencana, teknik dan metode komunikasi yang digunakan kepada khalayak sasaran sesuai dengan konteks, tujuan, dan kondisi yang melingkupi khalayak sasaran.

Awal tahun ini ada hadiah menarik bagi pengguna elpiji 12kg. Pertamina menaikkan harga elpiji sampai kisaran 47 ribu per tabung. Dengan harga jual sebesar itu, pertamina masih mengaku merugi.

Menariknya argumen yang dipilih oleh humasnya cenderung tidak berpihak ke publik luas, “untuk kesehatan korporasi”, itu argumen utama. Bahkan argumen itu diperjelas dengan pernyataan Presiden melalui Jubirnya bahwa kenaikan untuk kepentingan bisnis.

Sebagai entitas plat merah, sudah selayaknya rasionale kesehatan korporasi tak layak dituangkan, sebab bak pisau bermata ganda, argumen itu akan membawa konsekuensi berarti selama ini Pertamina memang tak sehat. Sebuah ironi dalam kampanye megah utk branding yang bisa menghabiskan uang triliunan.

Sementara di sisi lain, pertamina belum transparan menyajikan proses bisnis yang membuat tak sehat, agar publik lebih faham, apakah ada kesalahan di internal atau memang kondisi ekternal. Jangan sampai karena kesalahan di manajemen, akhirnya beban tersebut dipindahtangankan ke konsumen melalui kenaikan harga.

Jika ada jaminan bahwa dengan kenaikan konsumen bisa mendapatkan elpiji dengan takaran yang pas, kualitas tabung yang standar dan tidak mudah berdesis akhirnya publik akan diuntungkan.

Sudah saatnya perusahaan tak hanya berpikir tentang kesehatan entitas usahanya sendiri, namun abai terhadap kepentingan publik yang lebih luas.

Layanan publik dan pembangunan yang dilihat dan diterima masyarakat tidak pernah dibedakan apakah dari pemerintah pusat atau provinsi bahkan kabupaten dan kota. Bagi masyarakat kebanyakan seperti Rohmanurrozy, seorang pengemudi taksi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, program pemerintah dikatakan berhasil jika memang bisa dinikmati langsung masyarakat. “Saya tidak tahu apakah itu dari pemerintah pusat, provinsi atau kota.  Kami warga bisa melihat program pemerintah ya dari kualitas infrastruktur yang bisa digunakan masyarakat,” jelasnya.

Rozy memiliki indikator penilaian yang sederhana untuk melihat sebuah program pembangunan berhasil atau tidak, “Kalau dari jalanannya saja sudah rusak, bisa dipastikan program-program pemerintahan yang lain ada yang tidak beres,” tegasnya. Menurut Rozy, masyarakat tak peduli apakah pembiayaan dari pusat atau daerah. “Saya tidak tahu, saya juga tidak peduli selama akses jalannya bagus dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari pembangunan itu,” tegasnya.

Baca entri selengkapnya »

Perkembangan industri media membawa warna baru dalam akses serta penyebaran informasi pemerintah kepada masyarakat.  Beragam jenis kemasan dan bentuk pesan didesain sedemikian rupa dengan penuh kreatifitas untuk membawa informasi agar lebih diperhatikan, diminati dan diikuti atau diterima oleh khayalak. Ada dalam bentuk tulisan berita atau artikel, suara/audio bahkan sampai  film.

Kenyataan menunjukkan kehadiran media massa dalam dekade terakhir ini secara perlahan mampu mengurangi disparitas informasi yang ada. Kalau dulu ada kecenderungan sumber informasi  bersifat monolitik dari pemerintah,  saat ini masyarakat telah disuguhi beragam sumber informasi  dengan berbagai perspektif. Situasi ini dapat membuat masyarakat bisa memilih dan memilah mana informasi yang dibutuhkannya dan yang akan dimanfaatkan.

Di era kebebasan pers sekarang ini pemerintah tidak dapat lagi melakukan monopoli informasi. Pemerintah bukan lagi pemain tunggal yang berfungsi sebagai information provider seperti pada masa lalu, namun harus bersanding dengan lembaga informasi yang dikelola masyarakat secara swadaya.

Bagaimanapun, pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik menghadapi sebuah situasi dan tuntutan untuk menyediakan informasi publik, sementara dalam batas-batas tertentu, arus informasi yang ada di tengah berkembang dalam  masyarakat  mengalami perubahan pula. Adanya kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi media massa umum ketimbang informasi yang disajikan pemerintah.

Baca entri selengkapnya »

@myhafaz

Agustus 2016
S S R K J S M
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 123 pengikut lainnya