Panduan Mengelola Informasi Publik

Jika dicermati Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebenarnya telah memaparkan panduan untuk menyusun klasifikasi informasi publik dan mengelola informasi publik.

Pengertian dasar
Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan,dikelola, dikirim,dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif,legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kategori Informasi Publik

PHK dan Kebutuhan Komunikasi Publik

Prediksi Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai situasi global dan nasional berkaitan dengan jumlah pengangguran di Indonesia yang akan meningkat hampir dua kali lipat akibat krisis ekonomi global layak diperhatikan. Di Indonesia diperkirakan angka pengangguran akan direvisi pada 1,43 persen. Apabila krisis tidak melanda maka pengangguran di Indonesia hanya akan mencapai 7,44 persen. Namun sebaliknya bila terjadi krisis diperkirakan akan merangkak naik menjadi 8,87 persen.

Sampai bulan kedua 2009 terdapat peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 250 ribu pekerja migran kembali ke Indonesia. Diperkirakan 300 ribu pekerja migran di Malaysia akan kembali ke Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 500.000 selama krisis terjadi.

Dalam laporan akhir tahun 2008, Departemen Perindustrian menyebutkan persoalan yang dihadapi industri. Sejumlah permasalahan mendasar pada tataran makro dan mikro industri, serta infrastruktur penunjang industri, merupakan ”pekerjaan rumah” yang belum terselesaikan. Dua hal tersebut sejatinya saling berkaitan dengan adanya fenomena ancaman PHK yang telah diprediksikan sejak akhir tahun 2008 lalu.

Sektor industri merupakan sektor yang mengalami pukulan atas krisis yang tengah berlangsung. Sebenarnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket insentif bagi pelaku industri, antara lain berupa pajak pertambahan nilai dan bea masuk yang ditanggung pemerintah. Namun, di kalangan pelaku industri masih ada kecenderungan ketidakjelasan pihak mana atau subsektor mana yang berhak menerima insentif dan bentuk insentif yang perlu diberikan.

Belajar Dari India: Mengelola Informasi Publik

Lembaga-lembaga publik, khususnya pemerintah memiliki beragam cara dan metode untuk mengomunikasikan program dan citra lembaganya kepada publik dan masyarakat luas. Saat ini banyak strategi dan program komunikasi disusun sendiri ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang diarahkan untuk mengedukasi publik.

Beberapa produk telah bisa dilihat oleh publik dan masyarakat luas dalam bentuk iklan, advetorial, features, dan kegiatan komunikasi langsung. Baru saja saya menemukan video ini, yang menunjukkan aktivitas di India. Bagaimana di Indonesia? Meski UU KIP baru diterapkan di Indonesia tahun 2010 dan Komisi Informasi di tingkat pusat saat ini baru proses seleksi, ada pekerjaan rumah besar bagi setiap lembaga publik.

Sudah Ada Perhatian
Proses edukasi publik saat ini telah menjadi perhatian bagi para praktisi kehumasan atau petugas layanan informasi di lingkungan pemerintah. Mungkin bagi sebagian pihak hal inilah yang dimaknai sebagai bagian dari pemasaran ala pemerintah (government marketing).

Terlepas dari definisi dan kegiatan lainnya. Kegiatan dalam pemasaran ala pemerintah tentu tak bisa mengabaikan komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan istilah lain dari kampanye publik yang menggunakan media, pesan, mengorganisasikan akitivitas komunikasi demi tercapainya tujuan individu atau kelompok tertentu dalam satuan waktu tertentu (Liliweri, 2008).

BLT: Dicela Tapi Dirindu

Sabtu (24/5) minggu lalu, adalah hari pertama pencairan dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Miskin. Bantuan sebesar Rp300 ribu rupiah itu diberikan pada tahap pertama ke sepuluh kota besar di Indonesia.  Meski pada awalnya banyak elit politik, tokoh masyarakat, bahkan para pejabat publik di daerah menolak, mencela sampai sekadar mempertanyakan, namun program itu tetap berjalan. Di lapangan, warga penerima BLT pun tidak ada yang protes. Kejadian yang menafikan komentar para analis, elit politik, tokoh masyarakat dan pejabat publik.

Sayangnya wacana yang berkembang di media massa masih cenderung negatif dan mengganggap satu kasus yang terjadi seolah-olah menjadi cermin penyimpangan dari keseluruhan program BLT-RTS. Walhasil, kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi sikap dan perilaku yang berwujud penolakan

Iklan BBM “Pemerintah”

Beberapa hari terakhir, jelang pengumuman kenaikan BBM ada banyak iklan layanan masyarakat yang muncul di televisi. Bahkan setelah pengumuman kenaikan, pagi ini (24/5) beberapa media nasional dan mungkin juga lokal memuat pula iklan tentang kenaikan BBM.

Kalau di televisi appeal yang ditampilkan dan ditonjolkan adalah cita seorang perempuan. Dua menteri menjelaskan situasi dan ada yang menekankan “If I wish..“, mencoba berandai-andai… Sementara di koran ada banyak data yang ditampilkan cuma sedikit tidak bisa dibaca serta dilacak siapa pemasangnya. Jika anda cermat akan kutipan seperti disclaimer pada iklan rokok, mungin kesimpulan anda pasti akan sama dengan saya. Itu iklan pemerintah.

Memang tak ada larangan pemerintah beriklan. Bahkan (sayangnya saya tak punya data) sewaktu krisis tahun 97-98an dulu, yang turut menggairahkan dunia periklanan di Indonesia adalah iklan pemerintah. Ketika dunia usaha harus menghitung biaya produksi, maka orang-orang iklan secara kreatif mengajak pemerintah untuk beriklan.

Apa Harus Selalu Kaku?

Sense dalam Komunikasi Krisis

Kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pengurangan subsidi BBM sudah diumumkan. Implikasi kebijakan ini adalah kenaikan harga BBM rata-rata sebesar 28,7% dari harga semula. Premium naik menjadi Rp6.000 dari Rp4.500 sebelumnya, solar menjadi Rp5.500 dari Rp4.300 dan minyak tanah menjadi Rp2.300 dari Rp2.000,    Harga BBM baru ini mulai berlaku Jumat (23/5) tengah malam Pukul  00.00 WIB.

Sebelumnya kebijakan itu telah mendatangkan banyak perdebatan pro dan kontra. Mulai dari debat wacana di media massa hingga aksi demonstrasi berbagai elemen masyarakat yang telah berlangsung sekitar dua minggu. Keputusan pemerintah dinyatakan diambil atas dasar melonjaknya harga minyak di pasaran dunia yang sempat menyentuh 126 dollar AS per barrel pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Ketika subsidi masih diberikan, tentu akan membebani alokasi anggaran untuk program yang lain, yang lebih diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Sebuah logika yang jauh dari keseharian masyarakat miskin dan masyarakat kebanyakan seperti saya.

Menimbang Opini Publik Lewat Media

Dalam negara demokrasi, keputusan pemerintah yang tidak populer akan berdampak negatif terhadap peluang pengembangan partisipasi publik atau warga negara. sebagaimana ungkapan Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat (1861-1865), “Bersama sentimen publik tidak akan ada yang gagal. Mengabaikannya, tidak ada yang bisa sukses”.

Salah satu konsekuensi logis gelombang demokrasi respons pemerintah yang berkesinambungan terhadap preferensi warga negara (Dahl, 1971). Secara konseptual hal itu dapat membuat mekanisme hubungan pemerintah dan rakyat dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Oleh karena itu dibutuhkan upaya pemantauan opini yang berkembang di kalangan masyarakat (Mujani, 2004).
Apalagi di tengah masyarakat yang makin kritis terhadap program ataupun kebijakan pemerintah, harus ada upaya dari pemerintah untuk senantiasa peduli dan mewadahi ekspresi serta respons masyarakat atas segala kebijakan yang menyentuh kepentingannya. Pemantauan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pemantauan media, jajak pendapat singkat, atau survey yang melibatkan sebagian warga negara.