Beda harga obat dengan resep dan obat tanpa resep: Rezim Resep!

Sore tadi saya akan menebus resep obat dari dokter. Setelah dibaca sedikit, resepnya ada yang sama dengan obat yang biasanya saya persiapkan untuk kebutuhan sehari-hari, sementara obat satunya belum pernah dapat.

Saya datang ke apotik KF-198, di kawasan percetakan negara, yang paling dekat dengan rumah. Prosedur layanannya standar seperti halnya apotik, kita diminta bayar dulu dan kemudian antri menunggu di panggil untuk menerima obat sesuai resep.

Tapi ada yang aneh, ketika saya coba tanya rincian harga masing-masing obat, untuk obat yang biasa saya persiapkan dibanderol dengan harga Rp5 ribu, padahal paginya di apotik yang sama saya beli obat tersebut untuk dua biji seharga Rp7.500 (dan waktu beli di apotik lain malah harga sebijinya Rp3.500).
Langsung saja saya bilang daripada beli satu lebih baik beli dua selisihnya juga sedikit. Sementara untuk obat satunya, petugasnya hanya bilang 50 ribu. Pas saya minta total berapa, dibilang habis Rp52.300. Ini yang tak masuk akal.

Mengalahkan rasa penasaran, saya bayar supaya obat bisa tertebus, dan setelah dikasihkan obatnya ada dua obat yang katanya seharga 5 ribuan itu. Saya jadi agak bingung, apakah memang begini ya standar layanan apotik?

Saya tidak bisa bayangkan, apabila, misalnya ada orang yang berada dalam kondisi emergency, kemudian dikasih resep dan segera ditebus, sementara ia tak tahu dengan detil resepnya (kadang dokter pun menuliskan resep dengan “tulisan dokter” yang sulit dibaca). Andaikan seharusnya ia cukup membayar Rp5 ribu, tapi oleh apotik malah diminta lebih dari itu? Wah tidak bisa bayangkan betapa dirugikannya konsumen yang beli obat sementara apotik, yang –untuk obat kemasan cuma sekadar menempel tanda apotiknya dan menuliskan dosis obat yang sudah tertera di resep- meminta tambahan lebih dari 20%.
[mth]

bagi yang ingin belajar baca resep dokter silahkan klik di sini!

Tiket Habis, Kok Bisa Ya?

Ritual tahunan berupa mudik Lebaran sudah mulai terasa di beberapa sudut ibukota. Mudik Lebaran sudah menjadi kohesi sosial dan kultural antara masyarakat perkotaan dan tempat asal mereka. Tak urung saya juga menyempatkan diri untuk menikmati ritual mudik yang dulu hanya melintasi kota, sekarang harus provinsi. Tak terbayangkan harus membawa banyak barang bawaan dan pengikut, tapi ya ada kepuasan tersendiri untuk sekadar melepas lelah dari rutinitas keseharian di ibukota.

Kata berita, tiket di PT KAI bisa diindent satu bulan sebelum keberangkatan. Akhirnya dicoba, setelah sebelumnya sempat antri (dan dipersalahkan oleh petugas loket, karena waktu satu bulan itu). bahkan informasi yang disampaikan PT KAI di Stasiun Gambir sangat tidak jelas. Sementara petugas loketnya juga pasang wajah cemberut. Untung lah konsumen kebanyakan hanya protes dalam hati.

Akhirnya, jelang hari H, kita coba cari tiket dengan jalur normal, nitip ke tetangga memang juga mau antrikan. Di Jatinegara, jam 7 pagi antrian sudah sampai keluar stasiun untung sang tetangga datangnya lebih pagi dapat urutan sekitar ke 11. Akhirnya loket buka jam 8 pagi.  Pas sampai di depan loket, dibilang petugas tiket sudah habis. Wah sangat tidak rasional. 

Arogansi Pemadaman Bergilir

Pemadaman bergilir yang dilakukan PLN di beberapa daerah menuai protes dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari konsumen rumah tangga, kepala desa hingga pengusaha kecil dan besar. Pemadaman bergilir, sebagaimana diinformasikan oleh PLN terjadi karena belum beroperasinya beberapa pembangkit listrik baik karena alasan teknis operasional atupun kurangnya pasokan BBM.

 

Secara nyata, pasokan listrik yang tersendat sudah berlangsung bertahun-tahun. Bukan cuma kuantitas pasokan yang dikeluhkan konsumen, juga kualitasnya.  Para pengamat menilai persoalan yang tak kunjung terselesaikan puluhan tahun ini berakar dari ketiadaan kebijakan energi nasional, sebagai bagian dari visi pembangunan nasional.

Dalam kajian Bank Dunia, kerugian dunia usaha akibat pemadaman listrik 6,1 persen dari penjualan total. Usia mesin dan segala peralatan yang digerakkan listrik menjadi lebih pendek. Saya pun pernah mengalami

Sejahtera Untuk Siapa?

Hari minggu (11/5). Monas tertutup untuk umum. Pintu pagar ditutup rapat. Puluhan aparat keamanan berjaga-jaga. Terlihat tidak lebih ramah dibandingkan dengan satpam yang rutin menjaga taman itu. Repot juga karena anak-anak kecil harus bermain dan berjubel diluar di sela-sela mobil dan motor yang parkir hampir penuh. Apalagi sebagian arena parkir IRTI dipakai untuk senam pagi. “Ini cuma sebentar, paling tidak dua jam. Ada acara puncak Harkitnas: Indonesia Sejahtera yang dihadiri ibu negara,” kata seorang petugas dari TNI. 

Saya bisa langsung pulang, karena rumah relatif dekat. Namun saya tidak bisa membayangkan bagimana  pengunjung yang berasal dari luar kota dan terpaksa menunggu di tengah terik matahari hingga usainya acara yang katanya indonesia sejahtera itu?

Acara itu memang dibuat oleh Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dalam rangka seabad Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) dan ulang tahun Mobil Pintar.  Saya jadi bertanya, jika memang tujuan mulia untuk semua orang dan anak indonesia kenapa undangannya harus dipilih.  Apalagi acara itu menggunakan ruang publik bernama Taman Monumen Nasional? Ataukah karena memang ada nuansa “dalam rangka” yang sangat kental? Siapa tahu? 

 

Klaim Sepihak (Didukung Peraturan), Bisakah Dituntut?

Pernahkan para konsumen air minum dalam kemasan (AMDK) mencermati label dan keterangan yang ada dalam botol air? Saya menemukan keanehan dalam produk AMDK galon. Keanehan ini sebenarnya sudah lama menjadi pertanyaan besar -meski hanya dalam hati-.

Sejak tahun 2004, saat di Surabaya saya selalu protes dalam hati. Pasalnya, dalam produk AMDK yang saya beli terdapat stiker dengan tulisan sebagaimana gambar (1).