(Boleh) Diskriminasi Atas Nama Kebijakan?

Ketika insiden kekerasan yang dilakukan oleh beberapa elemen Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas Minggu (1/6) lalu tengah disidik di kepolisian, beberapa elemen umat Islam kembali meminta ketegasan pemerintah untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang status Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).  Mereka menilai, bahwa insiden Monas (1/6) itu lebih disebabkan karena berlarutnya penanganan  JAI. Bahkan ada tengara yang berkembang bahwa insisden tersebut merupakan bentuk pengalihan dari isu tentang JAI, apalagi beberapa waktu lalu juga berkembang tuntutan pembubaran FPI.

Pengalihan Isu dan Ketegasan
Insiden Monas menurut beberapa kalangan merupakan salah satu bentuk pengalihan isu yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu hal itu mesti dibuktikan. Sebab dari persektif komunikasi politik, pengalihan isu lebih banyak berkaitan dengan kegiatan atau isu-isu yang sifatnya politis. Lantas apakah insiden Monas sifatnya politik, kriminal, atau bernuansa SARA (sebuah daerah abu-abu yang bisa di politisir atau diserahkan pada hukum yang berlaku)?

“Bapak Belum Datang!”

“Bapak belum datang, Mas!” tutur seorang petugas dari balik loket.
Saya  dan beberapa orang lain yang antri pun paham. Berarti surat yang dibutuhkan tidak bisa diambil saat ini juga.
Lantas saya bertanya,”Berarti jadinya kapan?”. 
Bukannya menjawab, sang petugas lantas bertanya,”Kapan suratnya tadi dimasukkan?” Singkat saya jawab, pagi tadi.
“Ya, terang belum selesai, mas. Wong “bapak”-nya  belum datang!”.
Tanpa berlama-lama saya lantas pergi. Pasalnya, ada rapat yang harus saya ikuti di kantor.
Setengah dongkol, saya jadi berpikir. Apakah pejabat yang dibutuhkan tanda tangannya tadi sudah tahu pekerjaannya. Jika memang ditempatkan di posisi tersebut, harusnya ready anytime karena tanda tangannya dibutuhkan untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.  Tapi,