Abad ini, bangsa-bangsa dunia memulai memaknai kembali arti kemiskinan. Sebuah agenda besar ditetapkan dalam kerangka Millenium Development Goals 2015[1]. Isu pengentasan kemiskinan menjadi suatu gebrakan besar yang lebih fokus sebagai wahana mengejewantahkan keseriusan kolektif dalam mereduksi jumlah  orang miskin yang hadir di muka bumi ini. Tapi gerakan itu merupakan ironi di tengah agenda kapitalisme global. Pasalnya kemiskinan hanya dihitung dalam aspek angka saja.

Di Indonesia, masalah kemiskinan sudah sangat melekat dan telah menjadi determinan utama bangsa ini. Bahkan dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan, membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dua aspek kemiskinan dan pendidikan menjadi langkah awal membangun bangsa yang sangat majemuk ini.

 

Dua Sisi Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2011: 97). Orang miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan[2]. Dalam data yang dirilis BPS. Ada kecenderungan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia menurun selama periode 1998-2011. Pada tahun 1998, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 24,23 persen (49,5 juta orang). Tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 yang berakibat pada meroketnya harga-harga kebutuhan dan berdampak parah pada penduduk miskin. Sejalan dengan harga-harga kebutuhan yang kembali menurun, angka kemiskinan juga menurun. Singkatnya kemiskinan hanyalah persoalan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. Hal itu mungkin sejalan dengan definisi miskin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai berarti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dengan logika ekonomis ini kemiskinan menjadi pemicu beragam masalah sosial dan politik.

Tapi kata miskin juga telah berkembang dalam berbagai aspek seperti politik dan budaya. Karakter kultural dan psikologis seperti kemalasan juga menjadi penanda kemiskinan. Analisis seperti dilakukan Mochtar Lubis lebih menukik pada upaya mengungkap akar masalah kemiskinan.

Kemalasan dan karakter masyarakat dijadikan alasan pemicu kemiskinan. Sikap dan pola pikir negatif masyarakat menunjukkan kemiskinan bangsa Indonesia di bidang budaya. Bahkan ada sederet karakter kemalasan yang sudah dibukukan seperti pemboros alias tidak hemat, senang pesta, suka penampilan bagus, tidak suka kerja keras (kecuali terpaksa atau dipaksa), bermalas-malasan karena dimanja alam, ingin cepat jadi orang kaya secara instan tanpa kerja keras, suka pakai gelar sekalipun harus membeli gelar atau memalsukannya demi prestise (Lubis, 2008: 56).

Bagaimanapun, kemiskinan mempunyai banyak dimensi yang kerap tidak terwakili dalam data statistik.  Kemiskinan bukanlah masalah yang sepele melainkan suatu masalah hakiki kemanusiaan yang teramat perlu dientaskan dan disentuh. Dan  penanda utama kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan.

 

Pragmatisme Kemiskinan

Kemiskinan ekonomi dapat terlihat dengan mudah secara kasat mata. Di suratkabar kita membaca kasus gizi buruk, kasus anak jalanan, kasus kriminal bermotif ekonomi. Di lingkungan sekitar bisa ditemukan pemuda usia produktif yang hanya menjadi pengangguran atau keluarga yang gaya hidupnya besar pasak daripada tiang.

Kondisi itu dalam paradigma pragmatis, dapat dicermati dari perilaku dan konteks waktu. Hal yang paling menentukan pembentukan perilaku tersebut adalah sistem sosial (Arifin, 2011: 99). Fenomena kaya-miskin adalah fenomena permanen yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan. Yang menjadi masalah, jumlahnya besar dan tingkat kesenjangannya amat tajam, apalagi jika penyebabnya adalah ketidakadilan yang bersumber dari kebijakan pemerintah, seperti kebijakan pembangunan industri, perumahan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan, yang selalu menguntungkan dan berpihak kepada yang kaya daripada yang miskin.

Isu kemiskinan memang sering menjadi primadona. Apalagi  saat-saat berlangsungnya pergelaran pentas demokrasi dalam rangka pemilihan umum (Syahwier, 2005). Saya menyebut kecenderungan ini sebagai kemiskinan “dalam rangka”.  Sejalan dengan pemikiran A. Webster dalam Measures of Inequality and Development (1994) mengemukakan, “konsep kemiskinan dalam arti relative deprivation merupakan salah satu pendekatan yang sangat  bersifat sosial terhadap kebutuhan manusia”. Artinya, orang dapat saja memandang kemiskinan menurut subyektivitasnya.

Jadi pertanyaan tentang miskin karena malas ataukah malas karena miskin. Dalam sisi pragmatis akan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan siapa yang menyatakan. Pilihan pertama, miskin karena malas menjadi perhatian bagi mereka yang lebih melihat aspek kultural dan pendidikan. Sementara bagi mereka yang memiliki perhatian pada aspek ekonomis, tentu akan memilih yang kedua, malas karena miskin. Keduanya akan sangat berguna menjadi komoditas politik yang bisa dijual dalam komunikasi politik kandidat dalam pentas demokrasi di Indonesia. *

 

 

Bahan Bacaan:

Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik. Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu.

BPS, 2011. “Data Strategis”  Jakarta: Direktorat Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik.

Lubis, Mochtar. 2008. Manusia Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Syahwier, Coki Ahmad. 2005.  “Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa”. Dalam Harian Pikiran Rakyat, Edisi Selasa, 18 Januari 2005

 

[1]   Millenium Development Goals – MDGs Dicapai pada tahun 2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia. Sasaran MDGs antara lain (1) Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim (2) Pemerataan pendidikan dasar  (3) Mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan  (4)  Mengurangi tingkat kematian anak  (5) Meningkatkan kesehatan ibu (6) Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya  (7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup, dan (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

[2]   Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Garis Kemiskinan ditentukan oleh persoalan makanan (pengeluaran kebutuhan minimum untuk makan per hari) dan no makanan (kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.