Kerja Menangkis Kemiskinan Belum Usai

Sepuluh tahun sudah janji negara-negara PBB untuk mengurangi kemiskinan global menjadi separuh dibandingkan kondisi tahun 1990 disepakati. Banyak pencapaian yang telah terjadi, meskipun harus diakui bahwa upaya mencapai target pada 2015 untuk delapan sektor target pembangunan millenium (MDGs) masih membutuhkan kerja sama dan upaya keras agar bisa terwujud.

Kemiskinan bukanlah masalah yang sepele melainkan suatu masalah hakiki kemanusiaan yang teramat perlu dientaskan dan disentuh. Meski, fenomena kaya-miskin adalah fenomena sosial yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan, akan tetapi upaya memperkecil jumlah dan tingkat kesenjangan kemiskinan baik antar orang kaya dan miskin, antar wilayah dan antar bangsa harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan.

PBB mengakui bahwa tanpa upaya yang terpadu, cita-cita untuk mengurangi kemiskinan global pada tahun 2015 akan sulit terwujud di banyak kawasan. Banyak persoalan yang menentukan, selain masalah komintmen kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat miskin, masalah implementasi di lapangan, koordinasi dan partisipasi warga miskin tidak bisa diabaikan begitu saja.

Pada tahun 1990, 15,1% atau 27 juta penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebesar 13,3% atau sekitar 31,02 juta orang. Di tahun 2015 nanti ditargetkan bisa menjadi 7 sampai 7,5%. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui berbagai program yang mengedepankan instrumen pemberdayaan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dengan fokus kebijakan dan program penyediaan kebutuhan dasar antara lain pangan, layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, bantuan prasarana dan sarana usaha, kredit usaha bagi masyarakat miskin, dan bantuan prasarana permukiman.

Pemerintah pun telah berupaya dengan  beragam cara meningkatkan efektifitas koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan serta penguatan kelembagaan yang ada. Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting untuk menjamin keselarasan dan harmonisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi masyarakat sipil lain.

Harus disadari upaya menekan angka kemiskinan adalah tugas besar. Seluruh upaya tersebut tentunya hanya bisa terlaksana manakala