Pagi ini, berita sebuah stasiun televisi nasional menceritakan hal yang cukup dramatis. Seorang berbaju pejabat sebuah departemen (karena terlihat seperti PDH) bertanya dengan nada sinis, “Kenapa kamu masih ada di sini? Sana pergi,” begitu kira-kira yang terekam dalam kamera dengan gambar punggung sang pejabat.

Wajah seorang lelaki bersama dua anak kecil yang duduk di lantai lobby departemen tersebut menyiratkan ketakutan. Lantas kamera menyorot bagaimana petugas keamanan mengantar paksa lelaki dua anak itu keluar lobby gedung. Sementara di bagian lain gedung itu, Presiden sedang melakukan sidak departeman, sebuah aktivitas baru yang dilakukan di awal tahun ini. Tak lama berselang, sang Presiden turun tangga dan memberikan keterangan kepada wartawan. Ia pun dengan bahasa khas birokrat menyatakan bahwa semua hal harus sesuai prosedur. Bla.. bla.. bla…

Menarik sekali karena kasus itu menegaskan kembali bahwa masih ada sesuatu dengan komunikasi publik dalam birokrasi di Indonesia.

Belum Responsif
Kisah di atas seolah menegaskan kembali adanya satu kendala besar dalam struktur birokrasi di Indonesia. Menurut Weber tipe ideal birokrasi  bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan bertujuan menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara (Thoha, 2004: 7). Namun, di banyak negara berkembang  tipe birokrasi  ideal sebagaimana dinyatakan oleh Weber belum dapat berkembang dengan baik karena dipengaruhi latar belakang sejarah setiap negara.

Jauh sebelumnya, di Indonesia sudah pernah dikenal dan diterapkan birokrasi kerajaan yang bersifat feodal-aristrokratik. Oleh karena itu, ketika konsep birokrasi modern diterapkan, yang terjadi kemudian birokrasi hanya berubah bentuk luarnya saja, bukan tata nilainya (Santoso:1993:22). Tidak mengherankan bila Thoha (1999:9) menyatakan birokrasi Indonesia sangat lamban, kurang peka, kurang greget serta kurang tanggap terhadap perubahan.

Dampak Komunikasi Publik
Dalam kutipan berita di atas, tentu informasi yang sampai ke Presiden bisa jadi tidak lengkap dan detail. Karena bisa jadi presiden baru dikabari usai lelaki tadi diminta meninggalkan lobby gedung dengan setengah paksa. Terbukti ada ekspresi tegang dan kegiatan konferensi pers yang seolah disiapkan secara mendadak.

Andaikan saja sang presiden malah datang menjemput lelaki dengan dua anak tadi dan berdialog (bahasa birokratnya), tentu akan sangat baik dalam aspek komunikasi publinya. Karena sang lelaki tadi hanya ingin menyampaikan keluhannya kepada presiden. Dan sebagai rakyat kecil pun, dengan mendengarkan keluhan itu saja sudah cukup.

Informasi yang seharusnya sama dan sebangun dari tingkat staf dan eselon hingga menteri dan presiden, malah cenderung tereduksi sedemikian rupa. Arus komunikasi sekalipun lancar tapi tanpa disertai oleh kejujuran. Fenomena tersebut menyebabkan birokrasi terus tertinggal dan sulit menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat. Konsep, kebijakan, struktur dan pola kerja yang disusun menjadi cepat kadaluwarsa (out of date) sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sudah berubah.

Akibatnya masyarakat menjadi semakin kecewa dengan kinerja birokrasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan birokrasi memiliki “cacat bawaan” sehingga fungsi-fungsinya tidak dapat tercapai dengan optimal. Untuk mengeliminir aspek-aspek kendala itu, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mengkaji ulang paradigma birokrasi “lama” yang sudah usang.

Secara berkelakar seorang kawan pernah bercerita bahwa pola sedemikian itu membuat setiap kegiatan komunikasi dalam birokrasi Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Hanya prosedur dan seremonial belaka, usai itu ya tak ada bekasnya…”

[mth]