Akhirnya, Hak Nonton TV kembali!

Pagi kemarin suasana langit sangat mendung. Usai melihat sekilas berita di televisi tentang mantan orang nomor satu yang dalam kondisi kritis. Secara berseloroh saya bilang kepada isteri saya, pasti ada yang akan meninggal. Kata nenek kakek dulu, kalau suasana seperti pagi kemarin pasti ada orang yang berpengaruh yang akan meninggalkan dunia. Dan selepas tengah hari, saya melihat televisi sekilas. Ternyata Soeharto telah meninggal. dan bertebaran pula liputan kembali dengan siaran lagu gugur bunga. Terlihat dramatik dan ironis.

Ironi Berita Layar Kaca

Saya bukan orang yang anti Suharto, karena bisa jadi saya juga produk pendidikan dari rezimnya. Penolakan besar saya hanya lantaran ada kesan upaya “pembodohan” media massa kepada pemirsanya dengan menayangkan beragam liputan tentang sakitnya mantan orang nomor satu itu di televisi. Pembodohan yang saya maksudkan adalah adanya pengulangan informasi yang itu-itu saja, tanpa kedalaman informasi berarti. Sebuah tindakan membagi dan menyebarluaskan kebodohan reporter televisi kepada pemirsanya.

Betapa tidak, pemirsa dipaksa menelan mentah-mentah informasi common sense, dan ada beberapa penjelasan medis yang salah. Jika anda aktif dalam milis pemerhati media, tentu tak heran dengan kecaman yang ada. Di tengah gencarnya pemberitaan televisi mengenai prestasi rezim orde baru yang menyiasakan bom waktu, ada yang berpendapat media telah menumpulkan nurani pemirsanya dengan mencoba menyusun agenda untuk memaafkan dosa politik orang nomor satu ini. Entah karena tekanan pemilik, pengiklan, ataukah karena keberpihakan pada publik? Sejarah lah yang akan menjawab.

Liputan Pesaing Siaran Bola dan Banjir

Kontan, dari rata-rata setengah jam berita utama di televisi setiap kali tayang, hampir 15 menit selalu diisi tentang liputan sakitnya mantan presiden itu. Seketika pula hak saya mendapatkan berita televisi berkurang 50%. Pasalnya, lebih dari 3 minggu saya menarik diri untuk tidak menyaksikan berita di televisi selepas menit ke 15. Jika ditotal liputan tentang sakitnya Soeharto bisa jadi menyaingi liputan mengenai bencana banjir dan kelangkaan sembako, bahkan juga siaran bola mungkin.

Namun, kemarin adalah hari yang cukup menggembirakan. Pasalnya, beberapa hari ke depan layar televisi di rumah tidak akan disuguhi lagi berita tentang mantan orang nomor satu di Indonesia. Akan tetapi jika presiden malah meminta hari berkabung selama 40 hari ke depan (Untungnya berkabung cuma 7 hari). Wah harus puasa nonton berita televisi lagi sebulan. Dan saya kira, ketimbang mendengar saya berkomentar macam-macam, istri saya pasti akan mematikan televisi selama dua hari ke depan.

[mth]

Menelisik Jurnalisme Media Pemerintah (1)

Di masa sekarang, media massa menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif (McQuail, 1998). Namun, lebih jauh dari itu semua media massa juga menunjukkan hubungan kekuasaan, memudahkan adaptasi, inovasi dan kemajuan masyarakat.

Secara umum, media massa termasuk media cetak merupakan wahana penyebarluasan informasi dalam kerangka membangun public sphere yang mampu merepresentasikan nilai-nilai, pilihan-pilihan politik publik yang beragam. Dan yang utama menjadi fasilitas bagi usaha mengenali diri dan aspirasi warga negara dalam merepresentasi dirinya dan media (Mosco, 1996).

Bottle Neck, Penyebab Kebuntuan Komunikasi?

Pagi ini, berita sebuah stasiun televisi nasional menceritakan hal yang cukup dramatis. Seorang berbaju pejabat sebuah departemen (karena terlihat seperti PDH) bertanya dengan nada sinis, “Kenapa kamu masih ada di sini? Sana pergi,” begitu kira-kira yang terekam dalam kamera dengan gambar punggung sang pejabat.

Wajah seorang lelaki bersama dua anak kecil yang duduk di lantai lobby departemen tersebut menyiratkan ketakutan. Lantas kamera menyorot bagaimana petugas keamanan mengantar paksa lelaki dua anak itu keluar lobby gedung. Sementara di bagian lain gedung itu, Presiden sedang melakukan sidak departeman, sebuah aktivitas baru yang dilakukan di awal tahun ini. Tak lama berselang, sang Presiden turun tangga dan memberikan keterangan kepada wartawan. Ia pun dengan bahasa khas birokrat menyatakan bahwa semua hal harus sesuai prosedur. Bla.. bla.. bla…

Klaim Sepihak (Didukung Peraturan), Bisakah Dituntut?

Pernahkan para konsumen air minum dalam kemasan (AMDK) mencermati label dan keterangan yang ada dalam botol air? Saya menemukan keanehan dalam produk AMDK galon. Keanehan ini sebenarnya sudah lama menjadi pertanyaan besar -meski hanya dalam hati-.

Sejak tahun 2004, saat di Surabaya saya selalu protes dalam hati. Pasalnya, dalam produk AMDK yang saya beli terdapat stiker dengan tulisan sebagaimana gambar (1).

Memadukan Teknologi dan Informasi Publik

TIK Dalam Komunikasi  Publik (2)

Pasal 28 F Amandemen UUD 1945 cukup komprehensif menyatakan bahwa hak memperoleh informasi dimaksudkan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial guna memperoleh informasi. Pasal ini mengamanatkan jaminan akses memperoleh informasi yang membawa manfaat positif bagi peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sosial.
Namun, selama ini, negara hampir tidak pernah dan selalu mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan Pasal 28 sebelum sesudah diamandemen pada tataran yang sebenarnya.

Fakta menunjukkan dalam sejarah di negeri ini, pada masa pemerintahan Sukarno maupun selama Orde Baru, kebijakan informasi publik adalah wilayah privelese negara. Kuatnya posisi negara dalam menentukan agenda-agenda publik dan pembentukan wacana selama Orde Baru dengan pola-pola relasi asimetris dan dominatif menyebabkan setiap badan-badan publik menjadi subordinasi agent yang menenggelamkan kepentingan teknis lembaga publik, serta kepentingan khalayak pada umumnya dibawah kepentingan politik dan strategis rezim negara (lihat Wiliam Liddle, 1996 dan King, 1982).

Kendala Struktural
Dalam hubungan struktural sebenarnya hal tersebut menjadi “wajar”. Kinerja dan wajah badan-badan pemerintahan (baca: birokrasi) Indonesia utamanya pada pemerintahan  Orde Baru, termasuk kinerjanya dalam pelayanan penyediaan dan pendiseminasian informasi kebijakan, tidak bisa dipisahkan dari wajah negara akibat dalamnya intervensi politis

“Bapak Belum Datang!”

“Bapak belum datang, Mas!” tutur seorang petugas dari balik loket.
Saya  dan beberapa orang lain yang antri pun paham. Berarti surat yang dibutuhkan tidak bisa diambil saat ini juga.
Lantas saya bertanya,”Berarti jadinya kapan?”. 
Bukannya menjawab, sang petugas lantas bertanya,”Kapan suratnya tadi dimasukkan?” Singkat saya jawab, pagi tadi.
“Ya, terang belum selesai, mas. Wong “bapak”-nya  belum datang!”.
Tanpa berlama-lama saya lantas pergi. Pasalnya, ada rapat yang harus saya ikuti di kantor.
Setengah dongkol, saya jadi berpikir. Apakah pejabat yang dibutuhkan tanda tangannya tadi sudah tahu pekerjaannya. Jika memang ditempatkan di posisi tersebut, harusnya ready anytime karena tanda tangannya dibutuhkan untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.  Tapi,

Langka Minyak di Ladang Minyak

Membumikan Kampanye Energi Alternatif (2)

Lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat menembus angka US$ 100 per barel membuat banyak pihak mempertanyakan kebijakan energi nasional. Apalagi, beberapa waktu sebelumnya, kelangkaan BBM baik premium ataupun minyak tanah telah terjadi di beberapa kawasan Indonesia. Bahkan, di daerah bencana banjir, kini pun minyak tanah juga sulit ditemukan.

Berulangnya kejadian kelangkaan minyak tanah dan juga belum optimalnya kebijakan konversi dari minyak tanah ke gas, membuat kalangan pengamat dan lembaga perlindungan konsumen menilai kebijakan pemerintah dalam sektor energi tidak konsisten.  Sekalipun pemerintah merencanakan langkah kebijakan penghematan besar-besaran, namun hal ini pun dipertanyakan pula konsistensinya.

Inkonsistensi
Dalam cetak biru atau blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa setelah tahun 2007 pemerintah tidak akan memberikan subsidi pada semua jenis bahan bakar minyak, termasuk untuk minyak tanah, solar, dan premium. Namun, hingga kini pemerintah masih mempertahankan kebijakan subsidi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2006