Ketika usai kuliah, saya pernah adu pikiran dengan seorang dosen. Pengennya sih ingin coba cari perspektif lain dari pendekatan komunikasi yang dilakuakan pemerintah. Namun yang terjadi kemudian sampai debat kusir dan tak berujung. Dan untungnya kita bersepakat untuk saling berbeda.

Saya juga mahfum, bahwa saya sendiri bukanlah produk lingkungan yang baik. Selama puluhan tahun dikooptasi model penerangan seperti gaya Orde Baru. Malahan dosen saya itu mungkin jauh lebih terkoaptasi. Karena mengalami kedewasaaan dalam suasana komunikasi model penerangan. Namun akhirnya saya pun menyadari bahwa untuk berubah 100% itu tak mudah!

Dan inilah yang kebanyakan terjadi di kebanyakan institusi pemerintah. Sekalipun lingkungan dan tuntutan zaman sudah berubah, namun cara dan pendekatan komunikasi yang dilakukan pun tetap saja. Pasalnya sekalipun dalam rancangan program yang ada atau dikembangkan telah menggunakan pendekatan komunikasi yang cukup canggih dan kontemporer. Tetap saja mereka melakukannya dengan cara yang lama. Paradigma jadul, jaman dulu! 

Ungkapan, “oh begitu, kita sudah pernah melakukannya dulu,” senantiasa mengiringi ketika penjelasan diberikan. Walhasil mereka pun melakukannya dengan cara mereka sendiri. Klop, dengan pola pengganggaran dan administrasi khas birokrasi yang senantiasa berbelit. Jadi sebagus program apapun yang ditawarkan bisa jadi akan mental kembali dan dikerjakan dengan cara biasa saja: sesuai dengan aturan administratif dan bisa dipertanggungjawabkan serta laporannya pun sederhana: sudah dilaksanakan!

Perlu Lebih Proaktif

Dody M. Gozali (2005) secara tegas menyebut pendekatan komunikasi (kehumasan) yang digunakan oleh pemerintah lebih banyak bertipikal diseminasi. Karena itu tak heran jika dalam setiap pesan atau respon terhadap peristiwa senantiasa terlambat.

Konsep pasif jauh lebih aman, kata seorang pejabat eselon 2 sebuah instansi. Karena kita bisa sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kerja kita saja itu sudah cukup. Bisa-bisa jadi temuan.  Jika memang demikian, maka bisa dibayangkan butuh berapa tahun lagi akan ada perubahan dalam pendekatan komunikasi oleh pemerintah.

Pada dasarnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sekalipun dalam konteks untuk publik, namun merupakan kegiatan komunikasi politik. Artinya setiap pilihan dalam tindak komunikasi pada dasarnya merupakan pilihan kebijakan karena terkait dengan penggunaan anggaran negara.

Jika memang demikian, pilihan untuk memilih kegiatan yang lebih bermanfaat dan berkualitas sesungguhnya adalah sebuah pilihan terbuka dan mudah saja dilakoni. Namun apa lacur, pilihan untuk kegiatan yang bermanfaat (bagi diri) dan berkualitas (menurut atasan) masih jauh lebih mengemuka. Ah!

[mth]