Kemiskinan “Dalam Rangka”

Abad ini, bangsa-bangsa dunia memulai memaknai kembali arti kemiskinan. Sebuah agenda besar ditetapkan dalam kerangka Millenium Development Goals 2015[1]. Isu pengentasan kemiskinan menjadi suatu gebrakan besar yang lebih fokus sebagai wahana mengejewantahkan keseriusan kolektif dalam mereduksi jumlah  orang miskin yang hadir di muka bumi ini. Tapi gerakan itu merupakan ironi di tengah agenda kapitalisme global. Pasalnya kemiskinan hanya dihitung dalam aspek angka saja.

Di Indonesia, masalah kemiskinan sudah sangat melekat dan telah menjadi determinan utama bangsa ini. Bahkan dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan, membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dua aspek kemiskinan dan pendidikan menjadi langkah awal membangun bangsa yang sangat majemuk ini.

 

Dua Sisi Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2011: 97). Orang miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan[2]. Dalam data yang dirilis BPS. Ada kecenderungan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia menurun selama periode 1998-2011. Pada tahun 1998, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 24,23 persen (49,5 juta orang). Tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 yang berakibat pada meroketnya harga-harga kebutuhan dan berdampak parah pada penduduk miskin. Sejalan dengan harga-harga kebutuhan yang kembali menurun, angka kemiskinan juga menurun. Singkatnya kemiskinan hanyalah persoalan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. Hal itu mungkin sejalan dengan definisi miskin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai berarti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dengan logika ekonomis ini kemiskinan menjadi pemicu beragam masalah sosial dan politik.

Lebih Siaga Melalui Pendidikan Bencana

Kehilangan nyawa dan harta benda yang tak ternilai serta luka-luka berat dan pengungsian besar-besaran telah banyak terjadi akibat berbagai bencana di seluruh dunia. Namun hal paling menyedihkan adalah bencana dalam waktu singkat melemahkan hasil investasi pembangunan. Tak berlebihan jika Perserikatan Bangsa-Bangsa terus mengembangkan semua upaya agar setiap warga dunia mampu menghadapi risiko bencana.

Upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun lalu. Sejalan dengan Kerangka Aksi Hyogo –sebuah komitmen dari masyarakat internasional untuk mengurangi risiko bencana– pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Melalui sistem peringatan dini yang berbasi  masyarakat, pengkajian risiko, pendidikan, dan mekanisme penanganan bencana, pemerintah berupaya agar setiap warga negara memiliki pengetahuan dan mampu secara mandiri selalu  siaga dalam menghadapi bencana. Semua itu dilakukan agar masyarakat yang lebih aman terhadap bencana.

Di Indonesia ketahanan dan kemampuan menghadapi risiko bencana jauh lebih dibutuhkan lagi. Letak geografis Indonesia di kawasan bencana jelas membutuhkan ketahanan setiap elemen bangsa dan masyarakat terhadap risiko bencana. Pengetahuan dan ketrampilan yang tepat untuk menyelamatkan diri pada saat kejadian bencana sangat diperlukan.

Keterpaduan kebijakan dengan peran serta masyarakat secara umum mengenai risiko bencana sangat dibutuhkan sebagai salah satu tolok ukur dalam kemampuan bangsa untuk mengurangi risiko tersebut. Di Jepang, kesiapsiagaan bencana dilakukan dengan memberikan informasi pada warga tentang pengetahuan yang benar mengenai bencana. Tak hanya itu, setiap warga juga berkala melakukan pelatihan bagaimana melindungi dirinya dan bagaimana mereka bisa merespons bencana secara tepat dan cepat. Penanaman budaya mitigasi bencana tampak dari sosialisasi dan pelatihan kebencanaan yang dilakukan  secara konsisten di setiap lembaga dan lapisan masyarakat Jepang. Pelatihan earthquake drill, fire quake drill, pelatihan tim medis, mobil simulator gempa, hingga pelatihan budaya antri serta tidak panik dalam menghadapi bencana dilakukan setiap bulan.

Upaya mengembangkan budaya siaga bencana memang bukan hal yang mudah. Akan tetapi, semua harus dilakukan agar risiko bencana di Indonesia bisa diantisipasi dengan baik. Sekolah bisa menjadi langkah awal 

Harga Panik

Situasi yang mendadak sering membuat kita tidak dapat berpikir dengan baik sehingga menimbulkan kecemasan. Di kalangan pedagang telur Blitar, Jawa Timur sempat dikenal istilah harga panik. Harga telur di bawah standar karena pemasaran yang sulit akibat harga yang cenderung turun dan jangkauan pasar pedagang telur yang tidak terlalu luas. Padahal pedagang telur ini harus membayar kepada peternak karena mereka memberikan tempo bayar yang berkisar 3 hari bahkan 1 minggu. Jadi ketimbang dianggap pedagang yang tidak kredibel oleh peternak, akhirnya telur dijual ke sesama pedagang lokal dengan harga panik.

Tapi kepanikan musiman bukan hanya milik pedagang telur Blitar. Kepanikan juga terjadi kala bencana. Jika anda ditanya, apa yang akan anda lakukan saat terjadi gempa? Mungkin ada beberapa alternatif  jawaban muncul. Saat berada dalam gedung, tentu anda bisa berlindung di bawah meja yang kuat atau mencari tempat yang  aman sembari melindungi kepala.

Jika di jalan segera berhenti dan mencari tempat yang lapang. Semua jawaban akan mudah disampaikan karena belum mengalami kejadian gempa. Lantas apa terjadi ketika gempa sesungguhnya terjadi. Refleks pertama yang dilakukan  adalah berteriak. Lantas jika sedang berada dalam gedung biasanya terburu-buru lari keluar. Tak peduli gempa sudah selesai atau belum. Padahal tindakan itu bisa membawa celaka karena saling berebut  dan buru-buru ke luar gedung. Banyak yang pingsan, cidera dan mengalami luka karena terinjak-injak. Meskipun  kejadian gempa berulang kali terjadi, kepanikan masih terjadi. Hal yang mengherankan, penghuni gedung tinggi yang relatif berpendidikan cukup, tetap saja berlomba turun melalui tangga darurat saat gempa terjadi. Dalam keadaan panik yang berlebihan seseorang dapat melakukan hal-hal nekat yang membahayakan diri dan orang lain.

Panik bukan hanya terjadi saat bencana, dalam keseharian panik pasti akan selalu ada. Bahkan David Fincherd, 

Kisah Pendamping PKH: Kegigihan Ubah Cara Pikir

“Ibu sudah ke Posyandu?” tanya Susan, salah seorang sarjana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kel. Sunggal Kec. Medansunggal Kota Medan, Sumatera Utara kepada Masita, perempuan beranak dua yang kini tengah mengandung anak ketiga.

Tanpa menunggu jawaban Masita, Nina lantas menambahkan bahwa jika Masita tidak rutin memeriksakan kehamilan, maka bantuan PKH yang diterimanya bisa berkurang. “Ibu tidak akan mendapatkan utuh karena PKH mensyaratkan kunjungan berkala ke Posyandu atau Puskesmas. Jika tidak rutin kontrol kehamilan nanti tidak tercatat di Puskesmas jadinya laporan ke pusat tidak lengkap. Akhirnya karena laporan kunjungan tidak lengkap jadi uang PKH akan berkurang,” jelasnya panjang lebar.

Tak berapa lama, Masita mengangguk 

Apa Kabar Penanganan Kemiskinan?

Perdebatan tentang besaran angka kemiskinan di Indonesia tampaknya tidak perlu diperpanjang. Hal terpenting adalah ada data awal yang bisa digunakan dan pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menangani kemiskinan dengan kebijakan yang komprehensif. Mengatasi akar masalah kemiskinan dan berusaha menjaga agar setiap warga yang miskin mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dasar agar bisa memutus rantai kemiskinan.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Suahasil Nazara, menyatakan kemiskinan mempunyai banyak dimensi yang kerap tidak terwakili dalam data statistik. Lantaran kompleksitasnya, penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif. Dari 6,8 miliar jumlah penduduk dunia, 20%-nya atau 1,3 miliar di antaranya adalah orang miskin.Namun demikian upaya memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan peningkatan kesejahteraan seolah hanya program di atas kertas belaka

Kerja Menangkis Kemiskinan Belum Usai

Sepuluh tahun sudah janji negara-negara PBB untuk mengurangi kemiskinan global menjadi separuh dibandingkan kondisi tahun 1990 disepakati. Banyak pencapaian yang telah terjadi, meskipun harus diakui bahwa upaya mencapai target pada 2015 untuk delapan sektor target pembangunan millenium (MDGs) masih membutuhkan kerja sama dan upaya keras agar bisa terwujud.

Kemiskinan bukanlah masalah yang sepele melainkan suatu masalah hakiki kemanusiaan yang teramat perlu dientaskan dan disentuh. Meski, fenomena kaya-miskin adalah fenomena sosial yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan, akan tetapi upaya memperkecil jumlah dan tingkat kesenjangan kemiskinan baik antar orang kaya dan miskin, antar wilayah dan antar bangsa harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan.

PBB mengakui bahwa tanpa upaya yang terpadu, cita-cita untuk mengurangi kemiskinan global pada tahun 2015 akan sulit terwujud di banyak kawasan. Banyak persoalan yang menentukan, selain masalah komintmen kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat miskin, masalah implementasi di lapangan, koordinasi dan partisipasi warga miskin tidak bisa diabaikan begitu saja.

Pada tahun 1990, 15,1% atau 27 juta penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebesar 13,3% atau sekitar 31,02 juta orang. Di tahun 2015 nanti ditargetkan bisa menjadi 7 sampai 7,5%. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui berbagai program yang mengedepankan instrumen pemberdayaan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dengan fokus kebijakan dan program penyediaan kebutuhan dasar antara lain pangan, layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, bantuan prasarana dan sarana usaha, kredit usaha bagi masyarakat miskin, dan bantuan prasarana permukiman.

Pemerintah pun telah berupaya dengan  beragam cara meningkatkan efektifitas koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan serta penguatan kelembagaan yang ada. Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting untuk menjamin keselarasan dan harmonisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi masyarakat sipil lain.

Harus disadari upaya menekan angka kemiskinan adalah tugas besar. Seluruh upaya tersebut tentunya hanya bisa terlaksana manakala 

Menjadikan Perbedaan sebagai Kekuatan

Kemajemukan bangsa Indonesia begitu nyata tercermin dalam keseharian manusia Indonesia. Mulai dari warna kulit, ras, etnik, agama, bahasa, adat tradisi, ideologi politik, hingga status sosial. Banyak negara di dunia yang mengakui betapa sulitnya untuk menciptakan kebersamaan atau bahkan kekuatan dari karakter bangsa yang majemuk.

Belum lama ini, Kanselir Jerman Angela Merkel mengungkapkan bahwa segala upaya menciptakan masyarakat majemuk budaya di Jerman gagal. Menurutnya membiarkan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda untuk hidup berdampingan tanpa membaur ternyata tidak berhasil di negaranya.

Bagaimana dengan Indonesia?